Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa dan PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan

Posted by : Boedi Santoso , 2019-07-09

Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa dan PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan Tujuan pelaksanaan kegiatan ialah untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sama terkait mekanisme pengumpulan portofolio dan tata cara Ujian Sertifikasi Berbasis Kompetensi PBJP. Sasaran peserta dalam pelaksanaan sosialisasi ini ialah bagian kepegawaian dan bagian pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta calon peserta Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan sosialisasi peserta mendapatkan penjelasan tentang Kebijakan tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Gambaran Umum profil SDM Pengadaan Barang/Jasa, serta Tata cara Sertifikasi Kompetensi. Setelah mendapatkan gambaran tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, dilanjutkan pelaksanaan workshop Sertifikasi Kompetensi. Pada pelaksanaan workshop, akan dijelaskan lebih detail tentang unit kompetensi yang diujikan, bukti portofolio yang perlu dikumpulkan, hasil evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi sebelumnya, serta kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta Sertifikasi Kompetensi. Selain itu, peserta akan praktek menilai portofolio yang sesuai. Diharapkan peserta sudah membawa portofolio masing-masing sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan. A. Dasar pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu : 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 88; 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu : 1) Muda : a) Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa Pertama; dan b) Pengalaman di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda. 2) Madya : a) Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa Muda; dan b) Pengalaman di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya B. Dasar pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu : 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 88; 2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Persyaratan Peserta Sertifikasi Kompetensi Okupasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) yaitu : 1) Memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PP; 2) Pengalaman di bidang pengadaan yang dibuktikan dengan portofolio terkait pekerjaan Unit Kompetensi PPK/Pokja Pemilihan/PP dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi PPK/Pokja Pemilihan/PP.

© 2019 | Design by arikukar77